Sejarah Konflik Berdarah di Thailand Selatan

Tentara Thailand dalam insiden baku tembak di Thailand selatan. (Sumber)

Papua, Biafra, Kosovo, Tibet, Nagorno-Karabakh, Irlandia Utara, & Thailand selatan. Apa kesamaan dari wilayah-wilayah tersebut? Jawabannya adalah kesemua daerah tersebut pernah atau sedang mengalami konflik separatisme, konflik di mana orang-orang di daerah yang bersangkutan ingin supaya daerah tempatnya tinggal memisahkan diri dari negara induknya. Nah, artikel kali ini bakal membahas soal konflik separatisme di Thailand selatan, wilayah dari negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara yang sedang dilanda konflik bersenjata selama puluhan tahun hingga sekarang.

Konflik bersenjata di "Negeri Gajah Putih" ini terjadi antara pasukan Thailand melawan kelompok-kelompok separatis bersenjata Thailand selatan. Di antara kelompok-kelompok separatis bersenjata tersebut, kelompok yang paling dominan & paling populer dalam konflik ini adalah Patani United Liberation Organization (PULO; Organisasi Pembebasan Bersatu Patani), kelompok yang bercita-cita mendirikan negara merdeka "Patani Darussalam" di wilayah Thailand selatan. Secara garis besar, konflik di Thailand selatan bisa dibagi ke dalam 3 fase berdasarkan waktu & intensitasnya : fase permulaan (1960 - 1998), fase pemberontakan kembali (2001 - 2004), & fase kritis yang juga merupakan puncak berlangsungnya konflik (2005 hingga sekarang).

Oleh orang awam, konflik di Thailand selatan ini kerap dipandang sebagai konflik agama semata antara muslim Melayu di Thailand selatan melawan orang Thai Buddha yang mendominasi pemerintahan pusat Thailand. Namun sebenarnya, ada begitu banyak faktor yang menyebabkan konflik ini timbul di mana selain faktor perbedaan agama, faktor-faktor seperti kesenjangan sosial & tindakan kasar aparat keamanan juga turut berperan. Selebihnya, konflik di Thailand selatan ini mengakibatkan ribuan orang tewas & kerugian material yang tidak main-main. Jumlah tersebut masih sangat mungkin terus bertambah ke depannya kalau melihat masih berlangsungnya konflik ini.



LATAR BELAKANG

Wilayah Thailand selatan - khususnya provinsi Patani (atau Pattani), Yala, & Narathiwat - memiliki perbedaan besar secara sosial budaya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Thailand yang lain. Jika wilayah-wilayah Thailand yang lain didominasi oleh etnis Thai yang beragama Buddha, maka wilayah di Thailand selatan mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu yang memeluk agama Islam. Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa di masa lalu, wilayah Thailand selatan memang merupakan bagian dari Kesultanan Kedah & Patani yang didirikan oleh orang-orang Melayu.

Peta dari wilayah Thailand selatan yang mayoritas
penduduknya berasal dari etnis Melayu. (Sumber)

Memasuki awal abad ke-20, Inggris & Thailand terlibat dalam suatu kesepakatan di mana Inggris - penguasa wilayah Malaysia saat itu - setuju untuk menyerahkan daerah Patani, yala, & Narathiwat kepada Kerajaan Thailand. Untuk memadukan masyarakat di wilayah-wilayah baru tersebut ke dalam struktur sosial masyarakat Thailand sambil mencegah konflik & penolakan yang mungkin timbul, aneka kebijakan diterapkan oleh pemerintah pusat Thailand secara hati-hati. Para kepala suku di Patani diangkat menjadi pegawai sipil & aturan-aturan berbasiskan hukum adat setempat secara perlahan digantikan dengan sistem hukum ala pemerintah pusat.

Pada dekade 1930-an, timbul revolusi di Thailand di mana sistem monarki absolut Thailand berganti menjadi sistem monarki parlementer di mana parlemen didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan pemerintah pusat Thailand terhadap wilayah-wilayah di Thailand selatan. Jika di era monarki absolut orang-orang Melayu lokal masih memiliki perwakilan di badan pemerintahan Thailand selatan, maka di era monarki konstitusional sistem perwakilan daerah tersebut dihapuskan & diganti menjadi sistem yang lebih sentralistik.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Thailand yang baru belum sampai di situ. Peraturan-peraturan lokal berbasiskan Islam juga dihapuskan & masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai - menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan masalah baru karena ketika masih banyak dari masyarakat di Thailand selatan yang tidak fasih menggunakan bahasa Thai, peluang mereka untuk melamar pekerjaan jadi menipis. Buntutnya, pengangguran di Thailand selatan pun membludak. Sebagai akibatnya, rasa tidak suka masyarakat lokal kepada pemerintah pusat terus meningkat hingga akhirnya berujung pada munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang anti pemerintah pusat.



BERJALANNYA KONFLIK

Konflik Fase I (1960 - 1998)

Bendera dari BRN. (Sumber)

Tak lama sesudah muncul peraturan dari pemerintah Thailand yang mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand selatan untuk mengadopsi kurikulum pendidikan berbau sekuler, Ustad Haji Abdul Karim Hassan menyatakan penolakannya & kemudian membentuk kelompok bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN) di tahun 1960. Hal yang cukup menarik adalah dalam perjuangannya, BRN tidak hanya mengusung ideologi Islam, tapi juga ideologi nasionalisme Melayu & sayap kiri (sosialisme). Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa BRN memang memiliki relasi yang erat dengan Partai Komunis Malaya.

Walaupun BRN cukup berhasil mengusik stabilitas di Thailand selatan lewat aksi-aksi bersenjatanya, kelompok tersebut tidak pernah berkembang menjadi ancaman regional yang serius karena minimnya dukungan dari rakyat Thailand selatan sendiri - khususnya dari kalangan muslim konservatif - yang merasa tidak cocok & tidak tertarik dengan ideologi sayap kiri yang diusung BRN. Buntutnya di tahun 1968, sejumlah orang Thailand selatan yang merasa bahwa aksi-aksi perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat terlalu minim lalu membentuk kelompok pemberontak baru yang bernama Patani United Liberation Organization (PULO; Organisasi Pembebasan Bersatu Patani).

PULO dalam perkembangannya berhasil menarik minat masyarakat lokal Thailand selatan karena selain melakukan perlawanan bersenjata, kelompok tersebut juga gencar melakukan aneka kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan & kesejahteraan para penduduk lokal. Buntutnya, PULO pun dalam perkembangannya berhasil berkembang menjadi kelompok pemberontak terbesar di Thailand. Kendati demikian, anggota dari PULO sendiri tidak pernah menembus angka 400 orang sehingga kelompok tersebut tetap kesulitan melakukan aksi-aksi penyerangan berskala besar. Selama melakukan aktivitas pemberontakan, PULO biasanya menargetkan sasaran-sasaran seperti sekolah, kantor pemerintah, kuil Buddha, & elemen-elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Lambang dari PULO, kelompok
pemberontak terbesar dalam konflik
di Thailand selatan. (Sumber)

Selain masalah keterbatasan personil, PULO dalam perkembangannya juga harus menghadapi masalah baru berupa konflik internal dalam tubuh keanggotaannya sendiri. Puncak dari konflik internal itu adalah ketika pada tahun 1993 & 1995, sebagian dari anggota PULO memutuskan untuk membelot & membentuk kelompok baru di mana kelompok sempalan tersebut kerap dikenal sebagai New PULO (PULO Baru). Bila dibandingkan dengan PULO, New PULO cenderung lebih agresif & pragmatis karena mereka hanya fokus dalam kegiatan perjuangan bersenjata di mana dalam kegiatannya, PULO kerap membayar penjahat-penjahat kambuhan & kelas teri agar mereka mau menjadi pelaksana aksi-aksi penyerangan yang direncanakan oleh anggota New PULO.

Kendati ada lebih dari 1 kelompok pemberontak yang aktif dalam konflik, konflik di Thailand selatan sendiri pada fase ini hanya berkutat pada konflik skala kecil karena masing-masing kelompok hanya bekerja sendiri-sendiri sambil bersaing satu sama lain. Namun memasuki tahun 1997, situasinya mulai berubah setelah kelompok-kelompok tersebut sepakat untuk membentuk kelompok pemberontak bersama yang bernama Bersatu & melakukan operasi militer bersama dengan kode sandi "Operasi Daun Gugur" (Operation Falling Leaves). Dalam operasi militer tersebut, para personil Bersatu melakukan aksi-aksi penembakan, pemboman, & pembakaran yang terkoordinir di mana aksi-aksi tersebut mengakibatkan 9 korban tewas & kerugian material yang signifikan.

Seiring dengan semakin meningkatnya intensitas konflik sejak terbentuknya Bersatu, Thailand pun melakukan sedikit perubahan strategi untuk meredam konflik. Lobi dengan pemerintah Malaysia ditingkatkan di mana hasilnya, Mahathir Muhammad - perdana menteri (PM) Malaysia saat itu - setuju untuk melakukan kerja sama lintas perbatasan dengan aparat Thailand. Kerja sama tersebut berbuah manis bagi Thailand karena berkat kerja sama tersebut, tokoh-tokoh penting dari kelompok pemberontak Thailand selatan yang selama ini bersembunyi di Malaysia berhasil diringkus. Sebagai akibatnya, kekuatan Bersatu pun mengalami penurunan tajam & Thailand selatan sempat memasuki periode damai - untuk sementara waktu.


Konflik Fase II (2001 - 2004)

Para relawan keamanan desa
yang sedang berlatih. (Sumber)

Kembalinya masa damai ke Thailand selatan sempat diikuti dengan pemberian otonomi khusus & pengucuran subsidi lebih dari pemerintah pusat ke Thailand selatan dengan harapan begitu kepentingan-kepentingan dari masyarakat Thailand selatan bisa terakomodasi, maka mereka tidak akan melakukan pemberontakan lagi. Walaupun pada awalnya kelihatan menjanjikan, aneka kebijakan tersebut dalam praktiknya tidak diikuti dengan peningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai, penyerapan orang Melayu lokal ke dalam birokrasi, & pemangkasan pengangguran yang ada di Thailand selatan. Puncaknya adalah ketika pada tahun 2001, pemerintah pusat Thailand membubarkan badan otonomi khusus Thailand selatan.

Tidak mulusnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand dalam menangani masalah-masalah sosial di Thailand selatan lantas diikuti dengan meletupnya kembali aktivitas pemberontakan. Di akhir tahun 2001, 5 aksi penyerangan terkoordinir yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang identitasnya tidak diketahui mengakibatkan 5 anggota polisi & 1 relawan keamanan desa tewas. Tahun demi tahun berlalu, aksi-aksi penyerangan di Thailand selatan terus mengalami peningkatan dari sekitar 75 kasus di tahun 2002 menjadi 119 kasus di tahun 2003.

Memasuki tahun 2004, intensitas konflik masih menunjukkan tren peningkatan. Para pelaku serangan juga mulai berani menargetkan target-target berpengamanan tinggi semisal pos tentara. Bulan Januari 2004 contohnya, sekitar 100 orang bersenjata menyerang pangkalan militer di Thailand selatan & merampas stok persenjataan yang tersimpan di dalamnya. Aksi serupa juga muncul di bulan Maret & April 2004 di mana dalam aksi-aksi tersebut, para pelaku berhasil mengamankan aneka persenjataan modern seperti senapan mesin, senapan serbu, peluncur granat berpendorong roket (RPG), & bahan peledak.

Masjid Krue Se. (Sumber)

Bulan April 2004 juga menjadi saksi di mana salah satu momen paling kontroversial dalam konflik di Thailand selatan terjadi. Saat itu - tepatnya pada tanggal 28 April - sekitar 100 orang anggota milisi menyerang 10 pos militer di Thailand selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan & sebagian dari para milisi tersebut kemudian lari bersembunyi di Masjid Krue Se, masjid yang sangat disakralkan oleh penduduk muslim lokal. Para tentara yang mengejar milisi-milisi tersebut lalu menembaki masjid & menewaskan milisi-milisi yang bersembunyi di dalamnya. Peristiwa tersebut langsung memancing kemarahan dari para penduduk muslim setempat sehingga sejak saat itu, konflik di Thailand selatan pun semakin diwarnai oleh sentimen agama.

Momen kontroversial selama konflik di tahun 2004 belum sampai di situ. Bulan Oktober 2004 di kota Tak Bai, Narathiwat, para penduduk lokal berdemonstrasi menuntut dibebaskannya 6 kawan mereka yang sebelumnya ditangkap oleh aparat setempat karena dituduh menyediakan persenjataan untuk pasukan pemberontak setempat. Respon aparat Thailand untuk meredam demonstrasi tersebut tidak main-main, bahkan terkesan berlebihan. Ratusan penduduk lokal ditangkap & diikat sambil dipaksa menanggalkan pakaian bagian atasnya, lalu dimasukkan ke dalam truk dalam kondisi bertumpuk-tumpuk untuk kemudian diangkut ke pos militer di Patani.

Kontroversi muncul karena di dalam perjalanan, puluhan dari demonstran yang diangkut tersebut belakangan ditemukan tewas akibat dehidrasi & kekurangan oksigen dalam perjalanan. Kecaman terhadap perilaku tentara Thailand pun langsung meledak, bukan hanya dari kalangan muslim tapi juga dari golongan non-muslim Thailand. Sidang untuk mengadili para tentara yang dituding bertanggung jawab atas insiden tersebut sempat dilangsungkan, namun para terdakwa ternyata hanya menerima vonis hukuman ringan. Lepas dari masih banyaknya misteri yang menyelimuti insiden tersebut, insiden-insiden kontroversial yang melibatkan tentara Thailand tersebut pada akhirnya ibarat sumbu yang memicu konflik fase baru di Thailand selatan. Konflik fase baru yang berskala jauh lebih besar...


Konflik Fase III (2005 - sekarang)

Tentara Thailand yang sedang berpatroli
di wilayah Thailand selatan. (Sumber)

Konflik di fase ini ditandai dengan menjamurnya kelompok-kelompok pemberontak berideologi Islam yang baru terbentuk, misalnya Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP) & Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para "pemain lama" seperti PULO & BRN juga ibarat menemukan kembali tajinya pada periode ini. Sebagai gambaran singkat, jumlah anggota pemberontak pada fase ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan konflik pada fase-fase sebelumnya yang hanya melibatkan ratusan orang. Angka perkiraan menyebutkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan & vandalisme pada fase ini berkisar antara 5.000 hingga 30.000 orang.

Di medan konflik sendiri, aksi-aksi vandalisme yang dilakukan oleh para pemberontak mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan dengan konflik pada fase sebelumnya. Bulan Februari 2005 contohnya, sebuah bom rakitan seberat 50 kg meledak di perbatasan Thailand-Malaysia. Sebulan kemudian, beberapa buah bom meledak di bandara, supermarket, & hotel Provinsi Songkhla. Selain melakukan aktivitas pemboman, para milisi pemberontak juga semakin sering melakukan aksi-aksi penembakan & pemotongan kepala kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk kepada para pemuka agama setempat.

Semakin gencarnya aktivitas para pemberontak lantas membuat PM Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, mengerahkan lebih banyak personil militer di area konflik. Total, ada sekitar 24.000 tentara & hampir 70.000 anggota milisi pro-pemerintah yang diterjunkan sejak tahun 2004. Namun, minimnya ketrampilan pasukan Thailand dalam metode-metode anti-teror & buruknya rasa saling pengertian dengan penduduk lokal menyebabkan upaya para tentara untuk meredam konflik menjadi tidak efektif. Tak hanya itu, pihak tentara juga kerap bergesekan dengan otoritas polisi setempat karena keterlibatan sejumlah anggota polisi dalam sindikat narkoba di Thailand selatan.

Suasana pasca pemboman di
Provinsi Yala. (Sumber)

Memasuki tahun 2006, terjadi kudeta militer yang mengakhiri rezim Thaksin. Pihak junta militer yang baru berkuasa awalnya berjanji akan lebih giat menempuh taktik diplomasi dengan para pemberontak untuk mengakhiri konflik. Namun, di medan konflik sendiri aksi-aksi vandalisme & penyerangan nyatanya masih belum mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah ketika di bulan Agustus 2006, para pemberontak meledakkan 22 bank di kota Yala. Belakangan, pihak militer Thailand mengakui bahwa masalah terbesar dalam taktik diplomasi adalah karena begitu banyaknya pihak pemberontak yang terlibat dalam konflik, mereka kebingungan pihak mana yang sebaiknya diajak berunding.

Tahun demi tahun berlalu & selama periode itu, Thailand sempat beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Para pemimpin yang berkuasa tersebut juga sempat mengutarakan optimismenya bahwa konflik di Thailand selatan bakal segera berakhir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera usai. Pada tanggal 9 Februari 2012 lalu contohnya, sebuah bom truk meledak di Thailand selatan & mengakibatkan sekurang-kurangnya 1 orang tewas. Sebulan sebelumnya, pasukan Thailand juga sempat terlibat baku tembak dengan pasukan pemberontak di mana pihak Thailand mengklaim, baku tembak tersebut menewaskan 4 orang anggota pemberontak.

Kalau melihat begitu rumitnya konflik di Thailand selatan ini, pertanyaan klasik pun lantas merebak. Sampai kapankah Thailand selatan akan terus menjadi arena konflik & pertumpahan darah? Tak ada yang tahu pasti jawabannya. Semoga saja pihak-pihak yang berkonflik bisa segera menemukan solusi akhir bagi masalah mereka, walaupun tampaknya hal tersebut bakal sulit terwujud dalam waktu dekat...



RINGKASAN KONFLIK (HINGGA DESEMBER 2011)

1. Waktu & Lokasi Pertempuran
    - Waktu : 1960 - sekarang
    - Lokasi : Thailand selatan

2. Pihak yang Bertempur
    (Negara)  -  Thailand
         melawan
    (Grup)  -  BRN, PULO, GMIP, BIPP, milisi-milisi anti-Thailand

3. Hasil Akhir
    Belum diketahui, konflik masih berlangsung hingga sekarang

4. Korban Jiwa
    Tidak diketahui (korban jiwa sejak konflik tahun 2004 mencapai 3.800 jiwa)



REFERENSI

AntaraNews.com - Bom tewaskan satu orang di Thailand selatan
GlobalSecurity.org - PULO
KOMPAS.com - Kekerasan di Thailand Selatan Belum Usai
Wikipedia - History of Thailand
Wikipedia - South Thailand insurgency
Chalk, Peter. 2008. "The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand". (file PDF)


       

COBA JUGA HINGGAP KE SINI...